Peziarah penasaran.
Pengembara di jalan kehidupan.
Plegmatis bermimpi jadi pemimpin.
Pragmatis pengejar solusi dingin.
Perenung aneh yang pendiam dan sederhana.
Pengumbar cinta untuk: Klaudia dan Lentera.
Pastinya anda pernah mengurus KTP di kelurahan atau kecamatan tempat tinggal anda. Juga pernah mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran, khan. Pasti punya pengalaman-pengalaman tersendiri ya. Atau mungkin anda malah seringnya minta bantuan ketua RT/RW ajah, biar mereka yang mengurus semua itu. Mungkin ada yang bisa kena biaya murah, tapi mungkin juga bisa kena biaya mahal nan gak masuk akal. Mungkin juga ada pengalaman anda bikin KTP ganda, atau Kartu Keluarga yang ajaib isinya. Pernah dengar juga seorang blogger yang diperiksa polisi karena menulis pengalaman tidak menyenangkan ketika mengurus KTP di kecamatan? Yah begitu lah, banyak macamnya.
Tapi ijinkan saya untuk membawa anda ke sebuah Kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Pidie, yang melakukan sebuah reformasi, atau apa namanya ya, dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan bantuan dari GTZ, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang tadinya adalah unit kecil dalam organisasi pemda, tapi sekarang sudah menjadi Dinas khusus, mencoba meningkatkan pelayanan publik mereka kepada masyarakat di Kabupaten mereka.
Untuk konteks Aceh, upaya mereka untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil ini sangat strategis dan vital sekali. Mengingat banyak daerah yang terkena tsunami, tidak mempunyai data kependudukan yang lengkap, karena banyak yang tersapu gelombang tsunami tersebut. Selain itu, dengan adanya MoU Helsinki, KTP nasional sudah harus berlaku, dan tak ada lagi KTP merah putih. Tambahannya, data kependudukan tentunya sangat diperlukan untuk persiapan pemilu, bukan?
Tapi, lebih dari itu, apa yang melekat pada dokumen-dokumen kependudukan itu (KTP,KK, Akta Kelahiran) justru jauh sangat penting, yaitu hak-hak mereka sebagai warganegara, untuk mendapatkan semua pelayanan publik yang mereka berhak dapatkan.
Untuk masyarakat Kabupaten Pidie, mereka bisa lebih bahagia dengan adanya reformasi ini. Lihat, merekabisa mendapatkan dokumen kependudukan itu dengan biaya sangat murah (hanya 15 ribu rupiah) dan bahkan gratis (untuk KTP). Kalau dokumen yang dibutuhkan disertakan dalam pengajuan permohonan, dalam hitungan beberapa menit, KTP bisa didapat. Akta kelahiran juga bisa didapat pada hari itu juga. Mereka juga tak perlu bawa pas photo, karena ada kamera. Mereka yang tak bisa datang untuk difoto, bisa memberikan pas foto, untuk kemudian discan.
Dan mereka yang ada di desa, juga tak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke kantor pelayanan Dinas ini, karena ada dua mobil UP3SK (Unit Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling) yang punya jadwal kunjungan ke desa-desa dan melayani mereka mendapatkan dokumen kependudukan yang mereka butuhkan.
Saya sendiri kurang tahu, apa ada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang seperti ini di tempat lain. Begitu transparan, cepat, tanggap, dan profesional. Apa ada di kecamatan di Jakarta ya? Saya kok gak yakin in ada di Jakarta ya? Entah lah.
Dalam rangkaian sebuah kegiatan evaluasi proyek-proyek GTZ di Aceh, saya berkesempatan mewawancarai seorang ketua kelompok nelayan dan petambak. Namanya Pak Cut Muhammad. Beliau adalah seorang ketua salah satu kelompok nelayan dan petambak di Kabupaten Aceh Utara. Beliau membantu menjalankan program rehabilitasi tambak yang didukung oleh GTZ, dan juga oleh BRR, dan berbagai organisasi bantuan lainnya.
Sebenarnya proyek rehabilitasi tambak ini sangat strategis mengingat untuk masyarakat pesisir, menjadi petani tambak adalah inti kehidupan mereka, selain menjadi nelayan. Maka, ketika tambak-tambak mereka diluluh lantakkan oleh gelombang tsunami, maka hanyut lenyap pula kehidupan mereka. Untuk itu, merehabilitasi tambak-tambak mereka adalah sebuah keharusan kalau memang ingin mereka kembali pulih secara ekonomi dan juga sosial.
Tapi seperti biasa, masih ada yang kurang lengkap dalam program rehabilitasi ini. Rupanya ada komponen yang lupa tertinggal yaitu memulihkan pula fungsi hutan mangrove. Sementara GTZ sudah sedang phasing-out dan keluar dari Aceh tahun ini. Sebelum tsunami, tanaman-tanaman mangrove turut menjaga fungsi tambak, terutama dengan menjaga kedalaman kanal-kanal yang menjadi saluran mengisi tambak-tambak dengan air yang dialirkan dari laut. Tanaman-tanaman mangrove ini menjaga dinding-dinding kanal dari serangan erosi, sehingga kanal-kanal tidak mendangkal, dan mengurangi kestabilan jumlah air yangmasuk ke tambak. Tanaman mangrove yang tumbuh di sisi-sisi tambak juga menjaga dinding-dinding tambak dari erosi dan longsoran, terutama kalau musim hujan. Dan semua hutan mangrove,hancur lebur dihantam tsunami waktu itu. Sekarang tanaman mangrove itu hampir tidak tersisa di kawasan tambak ini.
Sayangnya, komponen program mangrove tidak dipersiapkan untuk daerah tambak ini. Mungkin ada sebagian di daerah lain, tapi daerah rehabilitasi tambak di Kecamatan Syamtalira Bayu, kabupaten Aceh Utara ini sepertinya tidak tersentuh oleh program mangrove, yang justru membahayakan keberlanjutan fungsi ekonomi tambak ini. Sebenarnya Pak Cut Muhammad sudah mencoba mendekati beberapa lembaga, tapi sayangnya kebetulan saja, lembaga-lembaga tersebut tidak menjadikan daerah ini sebagai area program mereka. Sementara, pemerintah kabupaten masih belum memberikan perhatian dan kontribusi penuh.
Sebenarnya bisa saja masyarakat petani ini berswadaya membuat program mangrove serta melakukan rehabilitasi hutan mangrove dengan sumber daya mereka sendiri. Namun mungkin mereka belum tau mau bagaimana melakukannya, atau perlu pancingan dari pihak luar. Sementara, tanda-tanda terjadinya pendangkalan kanal-kanal ini sudah terlihat. Tapi para petani tambak itu mungkin belum tahu bagaimana mulai melakukan sesuatu.
Barangkali ada teman-teman yang bisa bantu? Bisa kontak saya saja, nanti saya kasih nomor kontak Pak Cut Muhammad, biar langsung menghubungi beliau.
Saya harap, ada yang mau serius dan segera membantu mereka.
Mutiara dari Timur, begitu kata orang. Julukan itu tepat adanya. Kemilaunya dari nun jauh di timur sana, menggoda setiap orang untuk melongok, menjamah dan merasakan hangatnya. Termasuk saya, yang kebetulan mendapat kesempatan berharga tersebut, menumpang sebuah kunjungan misi yang melakukan evaluasi terhadap proyek UNICEF di Papua dan Papua Barat yang dibiayai oleh AusAID. Namun kunjungan 7 hari ini mungkin tidak cukup bagi saya untuk mampu menggambarkan apa yang sesungguhnya ada di tanah Papua. Jadi, harap maklum kalau saya jadi terlihat seperti turis pembangunan (ini istilah yang saya dapat dari sebuah mailing list) yang norak dan sok tau soal Papua.
Tanggal 15 Oktober 2008, mendarat di Papua, disambut kemilau mentari pagi yang memantul di Danau Sentani. Menyentak mata.
Jayapura
Perjalanan dari bandara ke Jayapura menyusuri danau menghilangkan kantuk dan penat selama perjalanan pesawat selama 8 jam. Kami melintasi Abepura dan sampai di teluk Jayapura yang dikurung bukit-bukit hijau yang digerogoti rumah-rumah dan bangunan. Hotel kami menghadap teluk dan sebuah bukit dengan sebuah salib berlampu di atas bukit itu.
Sesampai di hotel, tidak lantas kami semua langsung mendapat kamar. Berhubung hotel sedang menerima tamu berjibun, karena kebetulan Ibu Menkes sedang berkunjung, maka kamar-kamar harus dipersiapkan dulu. Baru pada tengah hari semuanya mendapat kamar. Dan kemudian briefing setelah makan siang untuk rencana esok hari, di hotel dan dilanjutkan di kantor UNICEF.
Desa Sawoy
Perjalanan pertama dimulai dengan mengunjungi Posyandu dan juga para ibu dan masarakat desa Savoy, melihat taman pos yandu yang dibantu UNICEF, dan juga ngobrol-ngobrol dengan kepala puskesmas, bidan dan ibu-ibu di sana. Melihat kerjasama kader kesehatan, bidan dan dukun,dan sebagainya.
Ada juga kepala desa ketika ngobrol-ngobrol di posyandu. Jadinya diskusi interview tidak hanya seputar bagaimana puskesmas menjalankan tugas pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, tapi juga peran perangkat desa untuk menangani masalah kesehatan. Sempat menyerempet soal program RESPEK, yang adalah program pemberdayaan kampung dengan perencanaan partisipatif. Menarik juga.
Wamena Kemudian besoknya terbang ke Wamena. Sebuah wilayah yang luar biasa, terkunci oleh batasan geografi yang ekstrim, membuat segala barang yang dibutuhkan harus diterbangkan oleh pesawat dari Jayapura ke Wamena. Alhasil segala barang, harganya menjadi 3 kal lipat lebih dari Jayapura atau Jakarta. Tapi betapa indahnya tanah papua ini ya. Ini baru wamena, belum daerah pegunungan ke atasnya lagi, pasti tak kalah indahnya. Dan tidak lupa ambil foto berasama mumi dalam komplek honai yang sederhana.
Untuk mempersingkat waktu, saya juga lagi gak bersemangat nulis nih, maka nikmati beberapa fotonya ajah ya.
Reformasi Adminduk di Pidie, ACEH
